Dalam rangka mengurangi beban hidup masyarakat golongan bawah, pemerintah berencana untuk menjalankan berbagai program bantuan untuk kalangan tersebut. Apakah bantuan tersebut memang diperlukan, dan kalangan masyarakat manakah yang perlu didahulukan ?
Harga komoditas pangan mengalami kenaikan yang cukup signfikan pada awal tahun ini. Keadaan ini sudah barang tentu membebani keadaan ekonomi sebagian besar masyarakat kita. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat bisa dipastikan akan semakin menambah beban hidup kalangan masyarakat tersebut.
Untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari rencana kenaikan harga BBM, pemerintah sedang menyusun program yang secara umum ditujukan terutama bagi mereka yang berada di kalangan berpendapatan terbawah.
Dalam pemberitaan media disebutkan pemerintah menyiapkan program kompensasi dengan total anggaran mencapai 84 triliun rupiah. Sekitar 24 triliun dari jumlah tersebut dialokasikan sebagai dana program kompensasi tambahan yang berbentuk subsidi minyak goreng – kedelai dan bantuan langsung tunai (BLT). Khusus untuk BLT, anggaran yang dialokasikan pemerintah berkisar antara 11 – 13 triliun rupiah.
Namun, tidak sedikit pendapat kontra yang muncul berkaitan dengan rencana pemerintah membagikan BLT. Beberapa alasan diantaranya adalah bantuan ini tidak memberdayakan dan tidak tepat sasaran.
Apakah masyarakat bawah benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah ?
Masyarakat Jawa dan Luar Jawa
Untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan perekonomian masyarakat, Danareksa Research Institute (DRI) melakukan survei kepercayaan konsumen. Survei tersebut dilakukan setiap bulan di enam propinsi di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan). Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung. Sampel dipilih secara acak di kota, pinggir kota, maupun wilayah pedesaan di enam propinsi teresebut.
Dari hasil survei disusun Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), yang menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat. IKK dapat pula dipecah berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat pendapatan, jumlah pengeluaran rumah tangga responden, maupun kombinasi dari aspek – aspek tersebut.
IKK terus bergerak dalam tren yang menurun sejak akhir 2007. Pada bulan April 2008, IKK berada di level 75.0. Ini merupakan level terendah IKK sejak bulan November 2005. Penurunan nilai terendah IKK sepanjang sejarah survei dilakukan (sejak 1999) terjadi pada bulan Oktober dan November 2005. Ini berarti, IKK pada bulan April 2008 merupakan level terendah ketiga sejak tahun 1999. Hal ini menunjukkan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat akibat kenaikan harga yang berlangsung akhir-akhir ini, nyaris setara dengan tekanan yang disebabkan oleh kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005 yang lalu.
Sementara itu, berdasarkan daerah (Jawa dan luar Jawa) pergerakan IKK menunjukkan bahwa masyarakat di luar Jawa lebih cepat pulih dari dampak kenaikan harga BBM di bulan Oktober 2005. Masyarakat luar Jawa pun tampaknya lebih tahan terhadap dampak negatif dari kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dari lebih cepatnya kenaikan IKK masyarakat di luar Jawa dibandingkan dengan IKK masyarakat di pulau Jawa. Pasca kenaikan harga BBM Oktorber 2005 IKK luar Jawa bahkan sempat naik hingga mencapai level 97.6 pada bulan Agustus 2006, atau hampir menyentuh level psikologis 100 (Gambar 1). Hal tersebut memberi indikasi bahwa masyarakat di luar Jawa dapat lebih cepat menyesuaikan diri terhadap tekanan kenaikan harga dibandingkan dengan mereka yang hidup di Jawa. Kenaikan harga komoditi akhir – akhir ini mungkin memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka yang hidup di luar Jawa, yang pada akhirnya mengurangi tekanan ekonomi sebagai akibat dari kenaikan harga – harga kebutuhan lainnya.
Berdasarkan tingkat pengeluaran, mereka yang memiliki pengeluaran di antara 500,000 rupiah – 1,500,000 rupiah per bulan tampak sama tertekannya dengan mereka yang memiliki tingkat pengeluaran di bawahnya. Hal ini terlihat dari IKK dari kedua golongan tersebut yang bergerak hampir selalu beriringan (Gambar 2). Artinya, rentang kalangan yang semakin sensitif terhadap naik turunnya kondisi perekonomian sepertinya semakin lebar.
Gambar 2 juga memperlihatkan bahwa mereka yang memiliki pengeluaran di atas 1,500,000 per bulan pada mulanya memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap tekanan kenaikan harga yang terjadi. Namun, pada saat kenaikan harga terjadi terus menerus (kurang lebih mulai akhir 2007 sampai saat ini), kalangan teratas ini pun menjadi semakin sensitif terhadap gejolak yang terjadi. Hal ini terlihat dari jatuhnya IKK pada bulan April untuk golongan masyarakat ini ke level yang sama dengan masyarakat dengan tingkat pengeluaran di bawahnya.
Penduduk pedesaan lebih terpukul dari penduduk perkotaan ?
Untuk penduduk dengan tingkat pengeluaran di antara 500,000 – 1,500,000 per bulan, sepertinya mereka yang hidup di pedesaan sama sensitifnya (terhadap naik turunnya kondisi perekonomian) dengan mereka yang hidup di perkotaan. IKK penduduk desa dan kota untuk masyarakat dengan tingkat penghasilan tersebut terlihat bergerak dalam level yang relatif sama dan cenderung menurun akhir-akhir ini (Gambar 3). Artinya, kedua kalangan tersebut merasakan tekanan yang hampir sama.
Hal yang agak berbeda terlihat pada masyarakat dengan pengeluaran sampai dengan 500,000 per bulan (Gambar 4). Pergerakan IKK di wilayah desa dan perkotaan menunjukkan bahwa sensitifitas kalangan masyarakat golongan ini relatif sama antara di desa dan di kota. Namun, pada waktu – waktu tertentu, persepsi masyarakat pedesaan dari kalangan ini lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hidup di perkotaan. Seperti diperlihatkan oleh hasil survei bulan April 2008 lalu, IKK masyarakat miskin pedesaan mengalami sedikit peningkatan, di saat IKK masyarakat miskin di perkotaan masih mengalami penurunan signifikan. Kenaikan ini terutama berhubungan dengan terjadinya musim panen beras di bulan Maret-April lalu. Musim panen beras yang relatif baik pada tahun ini tampaknya memberi tambahan pendapatan bagi kalangan miskin di pedesaan. Hal ini kemungkinan besar tidak dapat dinikmati oleh masyarakat miskin perkotaan, karena sebagian besar pekerjaannya tidak berhubungan dengan sektor pertanian.
Perlu prioritas
Penurunan yang terjadi pada IKK menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, terutama akibat kenaikan harga bahan makanan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat yang merasakan dampak negatif ini pun semakin lama semakin meluas. Melihat keterbatasan yang dihadapi pemerintah, rasanya sulit program kompensasi yang direncanakan akan mampu menjangkau semua kalangan sekaligus. Mau tidak mau, pemerintah perlu membuat prioritas dengan mendahulukan mereka yang benar–benar terkena pukulan terberat akibat kenaikan harga – harga yang sudah terjadi, dan akan semakin terpukul oleh kenaikan harga BBM.
Diskusi di atas menunjukkan bahwa prioritas pertama yang dapat diambil adalah dengan mendahulukan program kompensasi bagi masyarakat miskin yang tinggal di pulau Jawa. Masyarakat miskin perkotaan tampaknya harus didahulukan dari masyarakat miskin pedesaan. Setelah itu, masyarakat miskin pedesaan pun harus diperhatikan, mengingat mereka pun termasuk kalangan yang paling terpukul oleh kenaikan harga yang telah terjadi cukup lama.
Walaupun demikian, pemerintah sepatutnya tidak melupakan kalangan menengah yang tidak memperoleh kompensasi langsung dari rencana kenaikan harga BBM. Mengendalikan inflasi agar suku bunga pinjaman tetap rendah serta menjaga dan mendorong iklim investasi yang kondusif di sektor padat kerja akan dapat membantu kalangan menengah yang umumnya beraktivitas di sektor ini.
dimuat di harian Kompas tanggal 19 Mei 2008
%5B1%5D)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar